Eventbogor.com – Persoalan stunting di Kota Cimahi masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah hingga tahun 2026.
Sebanyak 2.668 balita tercatat masuk dalam kategori risiko stunting berdasarkan pendataan yang dilakukan selama dua tahun terakhir.
Angka ini menunjukkan bahwa penanganan stunting di Cimahi belum sepenuhnya mencapai target nasional.
Integrasi program kesehatan ibu dan anak menjadi fokus utama dalam upaya menekan angka stunting di wilayah perkotaan.
Pemerintah Kota Cimahi terus menggencarkan edukasi gizi seimbang bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Selain itu, kolaborasi antar dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial diperkuat untuk memastikan intervensi tepat sasaran.
Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan.
Oleh karena itu, pencegahan dini sangat krusial dalam pembentukan generasi yang sehat dan cerdas.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat bahwa penanganan stunting harus bersifat multidimensi dan berkelanjutan.
Upaya ini sejalan dengan program prioritas nasional yang menargetkan penurunan prevalensi stunting di bawah 14 persen pada 2024 dan terus diperluas hingga 2026.
Selain isu kesehatan, akses perumahan layak juga menjadi perhatian dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Menteri Perumahan Rakyat (PKP) mengumumkan skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun dan suku bunga rendah sebesar 5 persen.
Skema ini dirancang untuk meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dan pinggiran.
Dengan tenor yang lebih panjang, beban cicilan bulanan diharapkan lebih ringan dan terjangkau.
Program ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi sektor properti dan konstruksi di Jawa Barat.
bank bjb turut berperan dalam akselerasi ekonomi daerah melalui sinergi strategis dengan berbagai pihak.
Bank milik Pemprov Jabar ini telah menandatangani tiga Nota Kesepahaman (MoU) dengan Whuush Ojol, KADIN Jabar, dan Majelis Ulama Jawa (MUJ).
Kolaborasi ini bertujuan memperluas akses keuangan digital, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah.
bank bjb berkomitmen menjadi mitra strategis dalam pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Barat.
Di sisi lain, penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di Cimahi masih menghadapi tantangan besar.
Dinas Kesehatan setempat mencatat bahwa stigma sosial dan kurangnya dukungan lingkungan menjadi penghambat utama rehabilitasi sosial.
Meskipun ratusan pasien telah ditangani, banyak kasus yang belum teridentifikasi secara dini.
Pemerintah daerah menggalakkan pelatihan bagi kader kesehatan masyarakat untuk deteksi dini gangguan jiwa.
“Kita perlu pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, komunitas, dan layanan kesehatan,” ujar seorang narasumber dari Dinkes Cimahi.
Penguatan fasilitas kesehatan dasar juga menjadi prioritas untuk menjamin akses layanan yang merata.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah keberlanjutan pendidikan di sekolah swasta.
Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat meminta kejelasan alokasi anggaran dari Disdik Jabar untuk program kerja sama.
Hingga awal 2026, pola pendanaan masih belum pasti, sehingga berdampak pada stabilitas operasional sekolah swasta.
Banyak sekolah menghadapi kesulitan membayar gaji guru dan biaya operasional.
FKSS menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh penyelenggara pendidikan.
“Kami butuh kepastian hukum dan anggaran agar bisa terus mendukung pendidikan berkualitas,” kata perwakilan FKSS Jabar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta segera menyelesaikan regulasi teknis pelaksanaan kerja sama tersebut.
Di Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah mulai melakukan inventarisasi aset untuk menertibkan pemanfaatan lahan tanpa izin.
Area seperti sawah dan lahan kosong di kawasan Bojongkoneng menjadi prioritas penertiban.
Tujuannya adalah memastikan aset daerah dikelola secara transparan dan produktif.
Langkah ini juga mencegah konflik agraria dan penyalahgunaan lahan di masa depan.
Pemkab Tasikmalaya berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan administrasi aset secara bertahap.
Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat tengah menyusun strategi pengganti peran Sarimukti sebagai tempat pengolahan sampah.
Dua Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) baru sedang dipersiapkan untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.
Dinas Lingkungan Hidup KBB menilai perlu adanya sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Pembangunan TPST baru diharapkan dapat menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA.
Upaya ini sejalan dengan target provinsi untuk mengurangi sampah plastik hingga 70 persen pada 2026.
Terakhir, penangkapan Taufik Hidayat oleh Polda Jawa Barat dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP).
Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum berjalan transparan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kasus ini masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut.
Publik diimbau untuk menunggu hasil resmi dari proses hukum yang sedang berjalan.
Sementara itu, lonjakan kekayaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade menjadi sorotan warganet.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terjadi peningkatan signifikan dalam aset yang dimiliki.
Banyak warganet mengaitkan kenaikan tersebut dengan sejumlah bisnis yang diduga terkait kebijakan publik.
KPK dan instansi terkait diminta melakukan audit transparan jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Jaro Ade sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini.
