Eventbogor.com – PBB lewat OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB) meminta Indonesia melakukan investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM selama gelombang demo yang meletus sejak 25 Agustus 2025. Seruan ini fokus pada penggunaan kekuatan oleh aparat, kebebasan berkumpul, dan akses media yang kebebasan liputnya penting untuk akuntabilitas.
Mengapa PBB angkat bicara?
Demonstrasi menimbulkan kekerasan di beberapa kota: penggunaan gas air mata, peluru karet, bentrokan massa-aparat, serta laporan korban jiwa dan luka. OHCHR menyorot potensi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan menuntut penyelidikan terhadap insiden yang menyebabkan kematian dan cedera—termasuk laporan tentang beberapa orang tewas selama aksi.
Apa yang PBB minta secara spesifik?
- Penyelidikan independen, cepat, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran HAM.
- Perlindungan hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.
- Jaminan kebebasan pers agar liputan berlangsung bebas dan detail kejadian bisa dipertanggungjawabkan.
Respons pemerintah Indonesia
Pemerintah merespons: otoritas menyatakan telah memulai langkah-langkah investigasi internal sejak akhir Agustus, termasuk tindakan terhadap aparat yang diduga melanggar prosedur. Menteri HAM dan pejabat negara lainnya juga menyatakan komitmen untuk menuntaskan kasus sesuai standar internasional.
Apa dampaknya ke publik dan situasi politik?
Seruan PBB menaikkan tekanan publik dan politis. Untuk kelompok masyarakat sipil, ini penting karena membuka ruang untuk klaim akuntabilitas. Di sisi lain, pemerintah merasa perlu menyeimbangkan penegakan hukum, ketertiban, dan kewajiban internasional soal hak asasi manusia.
