Eventbogor.com – Penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo tak cuma sekadar pergantian wajah di jajaran kabinet.
Banyak yang melihat ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah mulai membuka ruang bagi suara-suara kritis dari luar birokrasi untuk ikut mengatur arah kebijakan nasional.
Latar belakangnya sebagai aktivis sejati, yang dikenal vokal membela masyarakat kecil sejak era Orde Baru, bikin publik penasaran: bisa nggak idealisme seperti itu bertahan di tengah dinamika politik yang sering kali memaksa kompromi?
Prof. Didik J Rachbini dari Universitas Paramadina bilang, Jumhur punya DNA perjuangan yang nggak dibentuk dalam semalam.
Dia bukan tipe aktivis musiman—jejaknya dalam gerakan petani, perlawanan terhadap penggusuran paksa, dan advokasi hak-hak agraria sudah tercatat sejak akhir 1980-an.
Waktu itu, bicara lantang soal ketidakadilan bisa berujung penjara, tapi Jumhur tetap maju.
Bahkan saat rezim represif masih dominan, dia nggak mundur meski harus menghadapi risiko penangkapan dan tekanan dari negara.
Pengalaman seperti itu tentu nggak bisa diremehkan begitu saja.
Ketika sekarang dia duduk di kursi menteri, banyak pihak berharap energi perubahan yang selama ini dia bawa dari bawah bisa mentransformasi cara pemerintah menangani isu lingkungan.
Selama ini, kebijakan lingkungan kerap tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi besar, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.
Nah, tantangan terbesar Jumhur justru di situ: bagaimana dia bisa menerjemahkan prinsip keadilan sosial ke dalam kebijakan konkret tanpa langsung dihantam resistensi dari kelompok kekuasaan dalam maupun luar kabinet.
Harapan publik besar, iya, tapi realitas birokrasi juga keras.
Dia harus pintar-pintar menjaga keseimbangan—tetap setia pada nilai-nilai perjuangannya, tapi juga nggak terjebak dalam siklus kompromi yang malah melemahkan dampak kebijakan.
Apakah dia akan jadi menteri yang mampu mendorong reforma struktural di bidang lingkungan, atau malah tergerus oleh pragmatisme pemerintahan, hanya waktu yang bisa menjawab.
Tapi satu hal yang pasti: mata rakyat, terutama dari kalangan sipil dan komunitas adat, bakal terus mengawasi setiap langkahnya.
Ini bukan cuma soal hutan atau emisi karbon, tapi soal siapa yang dilindungi oleh negara ketika sumber daya alam diperebutkan.
