Nah, tantangan terbesar Jumhur justru di situ: bagaimana dia bisa menerjemahkan prinsip keadilan sosial ke dalam kebijakan konkret tanpa langsung dihantam resistensi dari kelompok kekuasaan dalam maupun luar kabinet.
Harapan publik besar, iya, tapi realitas birokrasi juga keras.
Dia harus pintar-pintar menjaga keseimbangan—tetap setia pada nilai-nilai perjuangannya, tapi juga nggak terjebak dalam siklus kompromi yang malah melemahkan dampak kebijakan.
Apakah dia akan jadi menteri yang mampu mendorong reforma struktural di bidang lingkungan, atau malah tergerus oleh pragmatisme pemerintahan, hanya waktu yang bisa menjawab.
Tapi satu hal yang pasti: mata rakyat, terutama dari kalangan sipil dan komunitas adat, bakal terus mengawasi setiap langkahnya.
Ini bukan cuma soal hutan atau emisi karbon, tapi soal siapa yang dilindungi oleh negara ketika sumber daya alam diperebutkan.
