Beberapa analis menyebut kondisi ini sebagai ‘geopolitik energi generasi baru’, di mana kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya minyak, tapi siapa yang mengontrol teknologi masa depan.
Langkah-langkah seperti subsidi Inflation Reduction Act di AS atau rencana European Green Deal sedikit banyak merupakan respons atas kenyataan ini.
Tapi upaya lokalasi produksi energi bersih masih butuh waktu lama dan investasi masif agar benar-benar bisa mengimbangi dominasi Tiongkok.
Hingga saat itu tiba, dunia mungkin harus menerima kenyataan bahwa transisi energi bukan sekadar soal ramah lingkungan, tapi juga soal kekuatan politik dan kontrol global.
Di tengah semua itu, Indonesia dan negara berkembang lainnya mulai melihat peluang untuk masuk ke dalam rantai nilai ini, meski tantangan teknologi dan modal tetap tinggi.
Fakta bahwa perang bisa mengubah harga energi dalam semalam adalah pengingat keras bahwa energi tetap menjadi alat tawar utama di panggung internasional.
Dan di era transisi, peta kekuasaan itu tak lagi hanya digambar di atas ladang minyak, tapi juga di pabrik-pabrik panel surya dan tambang mineral kritis.
