Eventbogor.com – Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Bogor mengenai aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Penegasan ini disampaikan pada Rabu (13/5/2026), menyusul masih adanya pro dan kontra terkait operasional tambang di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.
Dalam keterangannya kepada awak media, Jaro Ade menekankan bahwa pertambangan menjadi bagian penting dalam mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ia menyatakan dukungannya secara tegas, bahkan menyebut mendukung kebijakan Bupati Bogor hingga 1000 persen.
Menurutnya, material hasil tambang sangat dibutuhkan untuk menopang tiga sektor utama pembangunan di Kabupaten Bogor.
Sektor pertama adalah infrastruktur dasar pemerintah yang membutuhkan pasokan material secara konsisten.
Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya tidak dapat berjalan optimal tanpa ketersediaan bahan baku dari sektor pertambangan.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi prioritas yang membutuhkan dukungan material.
Perbaikan dan pengembangan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik memerlukan konstruksi yang bergantung pada pasokan material tambang.
Jaro Ade menilai bahwa kualitas layanan kesehatan tidak bisa ditingkatkan tanpa penanganan infrastruktur yang memadai.
Sektor pendidikan juga turut disorot sebagai penerima manfaat dari aktivitas pertambangan.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan dan renovasi sekolah-sekolah di daerah membutuhkan material yang cukup besar.
Pendidikan anak-anak harus didukung dengan lingkungan belajar yang aman dan layak, yang tidak bisa terwujud tanpa konstruksi fisik.
Selain ketiga sektor tersebut, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KDMP) juga memerlukan infrastruktur pendukung.
Fasilitas operasional program ini, termasuk dapur umum dan gedung koperasi, perlu dibangun menggunakan material hasil tambang.
Jaro Ade menilai bahwa keberlangsungan program sosial ini tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku konstruksi.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerbitkan surat edaran evaluasi pertambangan.
Langkah tersebut dinilai tepat karena melibatkan lembaga akademik ternama seperti Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor.
Keterlibatan pihak akademisi diharapkan dapat memberikan kajian ilmiah yang objektif dan berbasis data.
Upaya evaluasi ini dianggap penting untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Jaro Ade menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mengedepankan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap kebijakan.
Dukungan terhadap pertambangan bukan berarti mengabaikan dampak lingkungan, melainkan mencari keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.
Pihaknya berharap masyarakat dapat memahami urgensi pertambangan dalam konteks pembangunan jangka panjang.
Ke depan, transparansi dan partisipasi publik akan terus ditingkatkan dalam pengambilan kebijakan terkait sektor pertambangan.
