Eventbogor.com – Pendidikan di Bogor kembali menjadi sorotan menyusul kondisi sekolah yang memprihatinkan dan ancaman penutupan lembaga pendidikan di sejumlah wilayah.
Kondisi ini mengungkap tantangan serius dalam pemerataan akses pendidikan dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah.
Isu pendidikan Bogor kini tak hanya soal infrastruktur rusak, tetapi juga ketidakpastian pendanaan jangka panjang bagi sekolah-sekolah yang bergantung pada dana CSR perusahaan.
Permasalahan ini semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy, menyatakan komitmen untuk segera memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak.
Dalam keterangan tertanggal Kamis, 9 April 2026, ia menyampaikan bahwa perbaikan akan menjadi prioritas utama dinas.
“Terima kasih, segera kami prioritaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan,” ujarnya secara singkat.
Respons ini muncul sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat terkait kondisi sarana belajar yang tidak layak di beberapa sekolah dasar.
Salah satu yang paling mencolok terjadi di SDN Gunung Picung 4, Kecamatan Pamijahan.
Sekolah tersebut memiliki plafon yang berlubang, ruang kelas yang minim fasilitas, serta kekurangan meja dan kursi belajar.
Akibatnya, siswa terpaksa belajar dalam kondisi yang sangat terbatas, tanpa dukungan sarana yang memadai.
Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan potensi sumber daya ekonomi di sekitarnya.
Aktivis asal Pamijahan, Ali Topan Vinayah, menyoroti ketimpangan antara keberadaan dana CSR dari perusahaan besar dan kondisi pendidikan lokal.
Menurutnya, Star Energy Geothermal memiliki kewajiban kontribusi melalui dana bonus produksi yang seharusnya menyentuh sektor pendidikan.
“Seharusnya ada perhatian lebih. Dana bagi hasil dari perusahaan besar sudah ada, tapi kondisi sekolah masih memprihatinkan,” ujarnya.
Ali Topan menekankan pentingnya alokasi dana CSR yang lebih proporsional dan tepat sasaran bagi keberlanjutan pendidikan di wilayah sekitar operasi perusahaan.
Permasalahan pendidikan juga muncul di Kecamatan Cigudeg, tepatnya di TK Lentera Jaya Makmur.
Lembaga pendidikan anak usia dini ini menampung sekitar 40 anak dan sebelumnya beroperasi secara gratis.
Keberlangsungan sekolah kini terancam setelah penutupan tambang andesit oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penutupan tersebut menghentikan aliran dana CSR dari PT Batu Jaya Makmur yang selama ini menjadi penopang utama operasional sekolah.
Meskipun tidak menerima gaji, para guru di TK Lentera Jaya Makmur tetap memilih bertahan mengajar.
Komitmen mereka mencerminkan dedikasi tinggi terhadap pendidikan dasar, meski dalam kondisi yang penuh ketidakpastian.
Kasus di Cigudeg menunjukkan kerapuhan sistem pendidikan yang bergantung pada pendanaan korporat jangka pendek.
Tanpa skema pendanaan berkelanjutan dari pemerintah daerah, sekolah-sekolah serupa rentan mengalami kebangkrutan operasional.
Stakeholder pendidikan di Bogor mulai menyerukan perlunya integrasi antara dana CSR dengan anggaran pendidikan daerah.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendukung yang lebih stabil dan tidak mudah terguncang oleh perubahan regulasi atau operasional perusahaan.
Ke depan, transparansi dalam pengelolaan dana CSR dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal menjadi kunci utama.
Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan pendidikan di Bogor bisa lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di tahun 2026 dan seterusnya.
