EventBogor.com – Kabar kurang sedap datang dari Jasinga, Kabupaten Bogor. Proyek pembangunan Sekolah Rakyat, yang digadang-gadang sebagai solusi pendidikan gratis bagi masyarakat miskin, kini menjadi sorotan. Sejak dimulai akhir 2025, proyek ini disebut belum menunjukkan kemajuan signifikan. Bahkan, sejumlah kejanggalan mulai terkuak, menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan nasib para pekerja.

Mulai Mengerjakan di Akhir 2025, Apa Kabar Proyek Sekolah Rakyat?

Bayangkan Anda adalah seorang warga Jasinga yang menantikan hadirnya sekolah gratis untuk anak-anak. Impian itu tentu akan terusik jika melihat kenyataan di lapangan. Proyek yang dimulai sejak pertengahan Desember 2025 ini, hingga April 2026, masih jauh dari kata selesai. Lebih miris lagi, tidak ada tanda-tanda keterbukaan informasi publik, seperti papan proyek yang seharusnya terpampang jelas.

Seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan fakta mencengangkan. “Saya sudah sekitar dua bulan di sini. Tidak ada papan proyek,” ujarnya. Ia menambahkan, ada ratusan pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Ironis, bukan? Di saat pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, justru muncul dugaan praktik yang kurang transparan.

Kenapa Ini Penting Sekarang? Mengapa Kita Perlu Peduli?

Transparansi dalam proyek pemerintah adalah kunci. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan hak masyarakat untuk tahu bagaimana uang negara digunakan. Ketiadaan papan proyek, ibarat jendela yang ditutup rapat. Masyarakat jadi kesulitan mengawasi, mengkritisi, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Apalagi, Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk mereka yang paling membutuhkan: masyarakat miskin ekstrem.

BACA JUGA :  Cigudeg 'Gelap': Penutupan Tambang Picu Lonjakan Kriminalitas, Guru PAUD Jadi Korban

Keterlambatan proyek bukan satu-satunya masalah. Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Pajajaran (Genpar), Sambas Alamsyah, menyoroti aspek lain yang tak kalah penting: perlindungan tenaga kerja. “Kalau pekerja tidak dilindungi BPJS, lalu siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja?” tegasnya. Pertanyaan ini menjadi tamparan keras bagi pihak terkait. Jangan sampai niat baik membangun sekolah justru mengorbankan keselamatan para pekerja.

Apa Artinya Bagi Kantong Anda (dan Anak Cucu)?

Sekolah Rakyat, jika berjalan sesuai rencana, seharusnya menjadi investasi jangka panjang. Pendidikan berkualitas akan membuka pintu bagi generasi penerus untuk meraih mimpi. Namun, jika proyek ini bermasalah, dampaknya sangat luas. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, berpotensi terbuang percuma. Kualitas pendidikan pun terancam, dan anak-anak miskin akan tetap kesulitan mengakses pendidikan yang layak.

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 telah mengatur detail tentang program ini. Seleksi peserta didik harus berbasis data yang akurat, dan praktik titipan dilarang keras. Sayangnya, regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan pengawasan ketat, komitmen tinggi, dan transparansi penuh. Genpar berencana melakukan inspeksi mendadak, yang diharapkan bisa membuka tabir permasalahan.