Eventbogor.com – Konflik yang kembali memanas di Timur Tengah bukan cuma bikin harga energi melonjak, tapi juga menguak realitas pahit soal ketahanan energi global.
Laporan Politico baru-baru ini menyoroti betapa negara-negara Barat, meski berambisi lepas dari bahan bakar fosil, justru terjebak dalam ketergantungan strategis yang baru—kali ini pada Tiongkok.
Dominasi Beijing di sektor teknologi energi bersih kini jadi kekuatan geopolitik tersendiri, membentuk ulang peta kekuasaan energi dunia di tengah transisi hijau.
Saat minyak mentah masih jadi poros gejolak ekonomi global, Barat ternyata belum sepenuhnya siap melepaskan diri dari rantai pasok yang rentan.
Konflik yang melibatkan Iran dan dampaknya terhadap suplai minyak hanya mengingatkan satu hal: ketergantungan pada energi konvensional tetap jadi titik lemah utama.
Namun ironisnya, upaya keluar dari jerat itu malah membawa Barat ke ketergantungan lain—yang mungkin lebih sulit dilepaskan.
Sementara Eropa dan Amerika Serikat gencar mendorong dekarbonisasi, infrastruktur dan kapasitas produksi lokal untuk energi terbarukan belum cukup matang.
Alih-alih membangun kemandirian, percepatan transisi justru membuat mereka semakin bergantung pada panel surya, baterai, dan material kritis yang hampir semuanya dikontrol Tiongkok.
Dua dekade investasi besar-besaran di sektor industri hijau membuat Tiongkok kini menguasai sekitar 80 persen produksi panel surya global.
Bukan cuma modulnya, tapi juga bahan baku seperti silikon, litium, dan rare earth—komponen vital yang susah digantikan.
Jadi saat Barat sibuk mengejar target nol emisi, mereka sebenarnya sedang memperkuat posisi Tiongkok sebagai raja baru dalam ekosistem energi masa depan.
Fakta ini menciptakan paradoks: ingin lepas dari risiko geopolitik energi fosil, tapi malah terjebak dalam kerentanan rantai pasok teknologi bersih.
Politico menyebut situasi ini sebagai ancaman strategis yang serius, karena keamanan energi tak lagi cuma soal cadangan minyak atau pipa gas.
Kini, kendali atas produksi teknologi hijau bisa jadi senjata ekonomi dan politik di masa depan.
Tiongkok tidak hanya jadi pengekspor produk, tapi arsitek utama transisi energi global—dan Barat belum punya rencana cadangan yang memadai.
Sementara itu, negara-negara maju mulai sadar bahwa inovasi tanpa produksi lokal sama saja dengan ilusi kemandirian.
Beberapa insentif mulai diluncurkan, seperti Inflation Reduction Act di AS, yang bertujuan membangun basis manufaktur domestik untuk energi bersih.
Tapi butuh waktu lama sebelum kapasitas itu bisa menyaingi dominasi Tiongkok yang sudah terlalu dalam dan luas.
Di tengah semua ini, pertanyaannya makin jelas: apakah dunia benar-benar sedang menuju era energi yang lebih aman dan adil, atau sekadar menukar satu ketergantungan dengan yang lain?
Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, dinamika ini jadi pelajaran penting—bahwa investasi di sektor hijau harus dibarengi dengan strategi kedaulatan industri.
Transisi energi bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal kekuasaan, kontrol, dan siapa yang akan mengatur ritme ekonomi global di tahun 2026 dan seterusnya.
