Eventbogor.com – PKB Kabupaten Bandung Barat mendorong evaluasi alokasi kursi DPRD Jawa Barat agar lebih mencerminkan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan representasi politik di wilayahnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai bahwa jumlah kursi saat ini tidak sebanding dengan dinamika demografis yang terjadi di Bandung Barat dalam satu dekade terakhir.
Pertumbuhan penduduk yang signifikan di kawasan ini menjadi dasar utama tuntutan penambahan kursi dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) baru.
PKB menekankan bahwa representasi politik yang adil sangat penting untuk memastikan aspirasi masyarakat Bandung Barat tersalurkan secara efektif di tingkat provinsi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Bandung Barat mengalami perkembangan pesat baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun kepadatan penduduk.
Faktor-faktor ini, menurut PKB, harus menjadi pertimbangan utama dalam penataan ulang dapil menjelang Pemilu 2029.
Saat ini, alokasi kursi DPRD Jabar untuk wilayah Bandung Barat dinilai masih minim dibandingkan dengan potensi dan jumlah pemilih yang ada.
PKB menyatakan siap berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan stakeholder terkait untuk mendorong kajian teknis dan administratif terhadap usulan ini.
Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Penambahan kursi diharapkan tidak hanya meningkatkan akses politik, tetapi juga mempercepat realisasi pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
PKB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses demokrasi yang berkeadilan dan berbasis data kependudukan yang akurat.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Bandung Barat dalam peta politik Jawa Barat.
Dengan representasi yang memadai, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Upaya PKB ini mendapat respons positif dari sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi di Bandung Barat.
Mereka menilai bahwa tuntutan ini rasional dan selaras dengan prinsip demokrasi yang adil dan proporsional.
Ke depan, PKB berencana menggelar diskusi publik untuk mengkonsolidasikan dukungan terhadap usulan penataan dapil baru.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses penataan politik di Jawa Barat.
PKB juga mendorong agar proses evaluasi dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat.
Representasi yang adil bukan hanya soal jumlah kursi, tetapi juga tentang akses masyarakat terhadap pengambilan keputusan.
Dengan demikian, penambahan kursi DPRD Jabar untuk Bandung Barat bukan sekadar tuntutan partai, melainkan kebutuhan struktural yang mendesak.
