Eventbogor.com – Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 dimaknai secara mendalam oleh Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, yang akrab disapa Jaro Ade.
Ia menilai peringatan nasional ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat penting akan semangat persatuan dan perjuangan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.
Dalam konteks kekinian, Jaro Ade menekankan perlunya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, Pancasila harus lebih dari sekadar hafalan atau retorika dalam pidato resmi.
Nilainya harus nyata dalam sikap pemimpin, kebijakan publik, dan perlakuan terhadap masyarakat kecil.
Hal ini menjadi semakin relevan di tengah situasi politik yang dinilai semakin keras dan jauh dari kebutuhan rakyat.
Politik sebagai Pengabdian, Bukan Perebutan Kekuasaan
Jaro Ade menegaskan bahwa politik sejatinya adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Ia menolak pandangan yang mempersepsikan politik hanya sebagai alat perebutan kekuasaan.
Ketika arah ideologi kebangsaan hilang dari praktik politik, jarak antara pemimpin dan rakyat pun semakin melebar.
Oleh karena itu, setiap proses kepemimpinan harus kembali berpijak pada nilai-nilai nasionalisme yang inklusif dan berkeadilan.
Pancasila sebagai Fondasi Kepemimpinan Nasional
Bagi Jaro Ade, nasionalisme Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Pancasila.
Setiap kebijakan pemerintah, dari tingkat pusat hingga desa, harus mencerminkan prinsip kemanusiaan, gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah.
Ia menyoroti khusus sila keempat Pancasila, yang menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.
Menurutnya, ini menjadi dasar penting bagi kepemimpinan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemimpin Harus Menjadi Pelayan Rakyat
Jaro Ade menegaskan bahwa jabatan kepemimpinan bukan sekadar posisi administratif.
Setiap pemimpin, dari Presiden hingga RT, memiliki tanggung jawab moral untuk memahami realitas kehidupan rakyat.
Ia menekankan pentingnya empati dan kehadiran nyata dalam melayani masyarakat.
“Pemimpin harus menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Filosofi Padjajaran dalam Tata Kelola Pemerintahan
Ia mengangkat filosofi “Padjajaran” sebagai representasi dari keselarasan kepemimpinan dari tingkat atas hingga bawah.
Struktur pemerintahan, menurutnya, bukan hanya rantai birokrasi, melainkan kesatuan nilai yang harus bergerak bersama.
Tujuannya satu: melayani masyarakat secara adil dan merata.
Keberhasilan suatu pemerintahan, kata Jaro Ade, diukur dari sejauh mana ia mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Kekuasaan Harus Diimbangi dengan Hikmat Kebijaksanaan
Jaro Ade memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa hikmat kebijaksanaan rentan kehilangan empati.
Setiap kebijakan publik harus lahir dari musyawarah, nurani, dan keberpihakan terhadap kepentingan luas.
“Politik harus punya rasa,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemimpin harus mampu mendengar keluhan rakyat kecil, seperti petani, buruh, dan pedagang, yang menggantungkan harapan pada negara.
Menggalang Kesadaran Politik Berbasis Sospolekbud
Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, Jaro Ade mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun kembali kesadaran politik kebangsaan.
Kesadaran ini harus berakar pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya atau yang disebut Sospolekbud.
Menurutnya, keberlanjutan bangsa tergantung pada kemampuan bersama untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, semangat kebangkitan nasional bukan hanya dikenang, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.
