Eventbogor.com – Pergantian petinggi komunikasi di Istana kembali mencuat ke permukaan, tapi sayangnya belum cukup untuk memperbaiki masalah mendasar dalam penyampaian informasi kepada publik.
Faktanya, meski wajah baru terus bermunculan, sistem yang digunakan masih terasa kaku dan jauh dari ritme cepat dunia digital saat ini.
Agus Sullistriyono, CEO Promedia Group, menekankan bahwa kunci perubahan bukan cuma pada sosok pejabat, melainkan pada transformasi strategi komunikasi secara menyeluruh.
Dia bilang, pemerintah harus mulai berpikir ulang soal cara kerja mereka karena algoritma media sosial sekarang lebih cepat membentuk opini ketimbang rilis pers resmi yang terlambat.
Banyak pertanyaan muncul: kenapa respons pemerintah selalu telat saat isu sudah viral? Apakah sistem komunikasi nasional masih relevan di tengah dominasi TikTok, X, dan Instagram?
Jawabannya agak mengecewakan — ternyata, mekanisme birokrasi yang panjang membuat pesan resmi baru keluar saat narasi publik sudah terlanjur mengeras.
Algoritma bekerja dengan prinsip interaksi dan kecepatan, artinya konten pertama yang ramai akan terus didorong ke lebih banyak orang, entah benar atau tidak.
Pemerintah, yang masih bergantung pada proses verifikasi bertahap, sering kali datang terlambat, bahkan ketika ingin klarifikasi.
Padahal, momen emas untuk membentuk persepsi sudah lewat begitu saja.
Selama ini, strategi komunikasi cenderung fokus pada media mainstream nasional, yang dianggap punya kredibilitas tinggi dan jangkauan luas.
Tapi di lapangan, informasi justru lebih dulu menyebar lewat grup WhatsApp, komunitas lokal, atau akun-akun mikro-influencer yang dekat dengan masyarakat.
Artinya, pusat narasi bukan lagi di Jakarta atau kantor-kantor besar, tapi tersebar di pelosok, di desa-desa, bahkan di warung kopi.
Agus menyarankan agar pemerintah mulai membangun jaringan komunikasi paralel yang bisa merespons cepat, bukan hanya mengandalkan siaran pers formal.
Perlu ada satuan tugas digital yang gesit, paham budaya daring, dan mampu berbicara dalam bahasa yang nyambung dengan publik.
Transformasi ini bukan opsional lagi — kalau tidak dilakukan, risiko kehilangan kendali atas opini publik akan terus menghantui.
Di tahun 2026, ketika platform digital semakin mendominasi cara orang berpikir dan bersikap, pemerintah tak bisa lagi main-main dengan waktu.
Kepercayaan publik dibangun bukan hanya dari kebenaran informasi, tapi juga dari seberapa cepat dan relevan suara resmi itu hadir.
