Eventbogor.com – Polemik pengelolaan limbah dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Mekarjaya 02, Yayasan Bina Insan Mulia, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, semakin memanas di tahun 2026.

Pengelolaan limbah dapur menjadi sorotan utama setelah warga melaporkan pencemaran sumur dan kondisi fasilitas yang dinilai tidak memenuhi standar kesehatan maupun lingkungan.

Kasus ini mencuat sebagai contoh nyata dari pentingnya penerapan protokol kebersihan dan pengelolaan limbah yang tepat dalam program pangan publik.

Selain mengancam kesehatan warga, pelanggaran ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan program MBG yang seharusnya membawa manfaat sosial.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dapur MBG di lokasi tersebut beroperasi dalam kondisi yang jauh dari layak, diduga menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan sekitar.

Warga Kampung Toge RT 01/05, Desa Mekarjaya, Sudarjat, mengungkapkan bahwa sumur miliknya mulai terkontaminasi sejak bulan puasa tahun 2026.

Ia menyatakan telah berkali-kali menyampaikan keluhan namun tidak mendapatkan respons atau tindak lanjut dari pengelola.

“Berkali-kali saya sampaikan, namun tidak digubris dan tidak ada tindak lanjut untuk perbaikan,” ujarnya.

Keluhan serupa telah berlangsung hampir dua bulan, terutama terkait kebocoran instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang diduga merembes ke sumber air warga.

Pencemaran ini tidak hanya mengganggu akses air bersih, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang.

Keberadaan IPAL yang bocor menunjukkan lemahnya pemantauan teknis dan pemeliharaan rutin dalam program MBG di lokasi tersebut.

BACA JUGA :  CFD Bogor 'Libur' Selama Ramadan! Jalan Tegar Beriman Jadi Surga Belanja?

Muhamad Alfitrah, Kepala SPPG Mekarjaya 02, mengakui adanya kebocoran pada sistem IPAL dan menyatakan pihaknya sedang melakukan perbaikan menyeluruh.

“Iya kami akui ini sudah salah, dan sudah beroperasi selama kurang lebih tiga bulan,” katanya pada Sabtu, 25 April 2026.

Pengakuannya menunjukkan adanya keterlambatan dalam identifikasi dan penanganan masalah teknis yang seharusnya terdeteksi sejak awal operasional.

Meskipun perbaikan sedang dilakukan, kondisi dapur tetap dinilai tidak memenuhi standar kelayakan lingkungan dan kesehatan.

Inspeksi mendadak oleh Ketua LSM Gerakan Nasional Pajajaran (Genpar), Sambas Alamsyah, mengungkap sejumlah pelanggaran serius yang membahayakan kesehatan dan keamanan publik.

Salah satu temuan krusial adalah ruang pengolahan makanan yang terbuka tanpa plafon dan bersebelahan langsung dengan instalasi pengolahan air limbah.

Kondisi ini sangat rentan terhadap kontaminasi udara dan serangga, yang dapat membawa patogen ke dalam makanan.

Area penyimpanan tabung gas juga ditemukan dalam keadaan kumuh dan tergenang air kotor, meningkatkan risiko kebocoran dan kebakaran.

Tidak adanya loker pekerja menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek keselamatan dan higiene tenaga operasional dapur.

Area pencucian peralatan tidak tertata dengan baik, sehingga proses sanitasi peralatan makan dan masak menjadi tidak efektif.

Bau menyengat yang berasal dari kebocoran limbah semakin memperparah kondisi lingkungan kerja dan sekitarnya.

Sambas Alamsyah menegaskan bahwa temuan ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap aturan pengelolaan dapur dan limbah.

BACA JUGA :  18 Juta Keluarga Siap Dapat Bansos Beras Oktober–November 2025

“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pelanggaran terang-terangan terhadap aturan pengelolaan dapur dan limbah,” tegas Sambas.

Menurutnya, pengelola wajib mematuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh dinas kesehatan dan lingkungan hidup.

Kejadian ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap semua lokasi program MBG di Kabupaten Bogor untuk mencegah kejadian serupa.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan audit berkala terhadap fasilitas pendukung program sosial yang melibatkan aspek kesehatan publik.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta operasional program harus ditingkatkan demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal sangat penting dalam memastikan program seperti MBG berjalan sesuai tujuan awal.

Dengan perbaikan sistem dan komitmen bersama, program Makan Bergizi Gratis dapat kembali menjadi solusi bagi ketahanan pangan dan gizi anak-anak di wilayah terdampak.