Eventbogor.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) rupanya tak mau kecolongan dalam menghadapi ancaman kekeringan ekstrem tahun ini. Kabarnya, fenomena El Nino di tahun 2026 diprediksi bakal jauh lebih garang dan panjang dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, sejumlah langkah darurat mulai digodok matang-matang agar warga Jakarta tidak kesulitan mendapatkan pasokan air bersih saat matahari sedang terik-teriknya. Strategi ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan aksi nyata untuk melindungi warga dari bencana hidrometeorologi kering.
Salah satu poin krusial dalam mitigasi ini adalah pengaktifan kembali Satuan Tugas (Satgas) air bersih yang berkolaborasi langsung dengan pihak PAM Jaya. Marulitua Sijabat selaku Sekretaris Pelaksana BPBD DKI menjelaskan bahwa koordinasi dengan BMKG menunjukkan adanya sinyal waspada bagi ibu kota. Nantinya, armada mobil tangki air bakal disiagakan penuh untuk menjangkau titik-titik pemukiman yang paling rawan kekeringan. Tujuannya jelas, yakni memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meski debit air tanah mulai menyusut drastis.
Tak hanya soal air minum dan kebutuhan mandi, pemerintah juga menyoroti masalah polusi udara yang biasanya makin parah saat musim kemarau tiba. Penggunaan teknologi water mist di gedung-gedung tinggi akan kembali digalakkan demi menekan partikel debu dan polutan yang melayang di udara Jakarta. Selain itu, BPBD juga tengah merancang operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan yang dijadwalkan menyasar periode puncak El Nino pada Agustus mendatang. Langkah preventif ini diambil karena udara bersih dan suhu yang terkendali menjadi prioritas utama demi kesehatan publik.
Marulitua menambahkan bahwa setidaknya ada tiga isu besar yang menghantui Jakarta akibat fenomena alam ini, mulai dari kekeringan, risiko kebakaran di kawasan padat penduduk, hingga anjloknya kualitas udara. Semua rencana penanganan ini nantinya akan diperkuat secara hukum melalui Instruksi Gubernur sebagai panduan resmi bagi seluruh perangkat daerah. Dengan adanya payung hukum tersebut, setiap dinas diharapkan bisa bergerak cepat tanpa perlu birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengawal stabilitas lingkungan di tengah cuaca ekstrem.
Di sisi lain, rencana besar ini juga mendapat sorotan dari kalangan legislatif, salah satunya dari Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani. Beliau mengingatkan agar seluruh instansi terkait tidak bekerja sendiri-sendiri alias jalan masing-masing dalam menghadapi krisis air ini. Menurutnya, koordinasi lintas sektoral harus benar-benar padu agar mitigasi bencana bisa berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Tanpa sinergi yang kuat, program sebagus apa pun dikhawatirkan hanya akan menjadi seremonial belaka tanpa solusi konkret di lapangan.
