Eventbogor.com – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab dipanggil Jaro Ade, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Bogor mengenai aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Dalam keterangannya pada Rabu (13/5/2026), Jaro Ade menekankan bahwa sektor pertambangan masih menjadi bagian penting dalam mendukung program pembangunan daerah.
Pernyataan ini muncul di tengah polemik terkait eksplorasi tambang yang masih menuai pro dan kontra di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.
Jaro Ade menyatakan dukungannya secara tegas dengan mengatakan, “Saya mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Bupati, bahkan 1000 persen.”.
Dukungan tersebut didasarkan pada pentingnya pasokan material tambang untuk tiga sektor utama pembangunan di Kabupaten Bogor.
Sektor pertama yang disebutkan adalah infrastruktur dasar pemerintah yang membutuhkan pasokan material secara berkelanjutan.
Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya dinilai tidak dapat berjalan optimal tanpa ketersediaan material dari sektor pertambangan.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi prioritas yang memerlukan dukungan material.
Perbaikan dan pengembangan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik membutuhkan bahan bangunan yang berasal dari hasil tambang.
Jaro Ade menekankan bahwa kualitas layanan kesehatan harus sejalan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Sektor pendidikan juga tak kalah penting, mengingat banyak sekolah yang masih membutuhkan renovasi atau pembangunan baru.
“Anak-anak kita harus sekolah, dan seluruh perbaikan sekolah memerlukan material,” ujarnya.
Material dari tambang dinilai menjadi komponen krusial dalam memastikan ketersediaan fasilitas belajar yang layak dan aman.
Tak hanya tiga sektor utama tersebut, Jaro Ade juga menyinggung program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KDMP).
Kedua program ini membutuhkan infrastruktur pendukung seperti dapur umum, gudang, dan kantor koperasi yang memerlukan bahan bangunan dari sektor tambang.
Ia menilai bahwa keberlanjutan program sosial sangat tergantung pada ketersediaan material yang stabil dan terjangkau.
Jaro Ade juga mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerbitkan surat edaran evaluasi pertambangan.
Menurutnya, evaluasi yang melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan langkah yang bijak dan ilmiah.
Keterlibatan lembaga akademik diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan pendekatan ini, aktivitas pertambangan dapat dikendalikan secara ketat tanpa menghambat pembangunan daerah.
Pernyataan Jaro Ade ini diharapkan memberikan kejelasan posisi pemerintah daerah terhadap kontroversi pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Pihaknya menekankan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan harus tetap dijaga.
Dukungan terhadap kebijakan tambang bukan berarti mengabaikan aspek lingkungan, melainkan mengedepankan pendekatan yang terukur dan bertanggung jawab.
Ke depan, pemerintah daerah akan terus memantau pelaksanaan aktivitas tambang agar tetap sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan masyarakat sekitar.
Publik diminta untuk memahami bahwa keberadaan tambang bukan semata-mata soal ekonomi, tetapi juga soal keberlanjutan pembangunan daerah.
Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan sektor pertambangan bisa menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan Kabupaten Bogor.
