Eventbogor.com –
Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, yang akrab disapa Jaro Ade, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Bogor mengenai aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Dalam keterangannya pada Rabu (13/5/2026), Jaro Ade menegaskan posisinya terkait polemik pertambangan yang masih menuai pro dan kontra di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.
Ia menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap kebijakan Bupati, bahkan menyebutnya mendukung hingga 1000 persen.
Menurut Jaro Ade, sektor pertambangan tetap menjadi bagian penting dalam mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Material dari pertambangan dinilai masih sangat dibutuhkan untuk memperlancar pembangunan di sejumlah sektor strategis.
Salah satu sektor utama yang membutuhkan pasokan material adalah infrastruktur dasar pemerintah daerah.
Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya tidak bisa lepas dari ketersediaan material konstruksi.
Jaro Ade menekankan bahwa infrastruktur menjadi fondasi utama dalam pengembangan wilayah.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga memerlukan dukungan material untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas layanan kesehatan.
Perbaikan puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan membutuhkan bahan bangunan yang ketersediaannya bergantung pada sektor pertambangan.
Material tambang menjadi kunci dalam memastikan akses kesehatan yang layak bagi masyarakat.
Sektor pendidikan juga menjadi prioritas yang tak terpisahkan dari kebutuhan material.
Renovasi gedung sekolah, pembangunan ruang kelas baru, dan perbaikan fasilitas belajar mengajar memerlukan pasokan bahan baku secara konsisten.
Jaro Ade menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus terus didukung, termasuk dari sisi infrastruktur fisik.
Tanpa ketersediaan material, proses perbaikan sekolah akan terhambat dan berdampak pada kualitas pendidikan.
Selain tiga sektor utama tersebut, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KDMP) juga membutuhkan infrastruktur pendukung.
Fasilitas dapur umum, gudang distribusi, dan kantor koperasi memerlukan pembangunan fisik yang bergantung pada material dari pertambangan.
Jaro Ade menilai bahwa keberlanjutan program sosial ini tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan sumber daya alam.
Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerbitkan surat edaran evaluasi kegiatan pertambangan di Jawa Barat.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan aktivitas tambang berjalan secara legal, aman, dan ramah lingkungan.
Proses evaluasi yang melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor dianggap sebagai langkah yang objektif dan ilmiah.
Keterlibatan lembaga pendidikan tinggi diyakini dapat memberikan rekomendasi berbasis data dan kajian mendalam.
Jaro Ade berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar kebijakan yang seimbang antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mengedepankan aspek keberlanjutan dalam setiap pengelolaan sumber daya alam.
Dukungan terhadap kebijakan pertambangan tidak berarti mengabaikan isu lingkungan atau aspirasi masyarakat.
Menurutnya, dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan harus terus dilakukan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Jaro Ade mengajak semua pihak untuk melihat pertambangan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan, bukan hanya sebagai isu konflik.
Ke depan, ia berharap aktivitas pertambangan dapat dikendalikan secara profesional dan memberi manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Bogor.
