Eventbogor.com –
Para pengrajin tempe dan tahu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, kini berada di ujung tanduk akibat kenaikan harga kedelai yang terus melambung.
Situasi ini memicu krisis operasional bagi usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal.
Anggota DPD RI Komite IV, Jihan Fahira, melakukan inspeksi mendadak ke sentra produksi di Kampung Lebak Talun, Sabtu (25/4/2026), menyusul jeritan pengrajin yang kini mulai menyebar hingga ke Senayan.
Kunjungan tersebut mengungkap realitas pahit yang dialami pelaku usaha kecil, terutama dalam hal ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Harga kedelai yang terus merangkak naik telah memaksa sebagian pengrajin menghentikan produksi secara total.
Banyak yang bertahan hanya dengan mengurangi ukuran tempe agar biaya produksi tetap terkendali.
Salah satunya dialami oleh Unriah (56), pengrajin tempe yang telah puluhan tahun bergelut di bidang ini.
Ia mengaku harus memutar otak setiap hari demi mempertahankan usahanya.
Harga kedelai yang tidak stabil membuatnya terpaksa mengecilkan ukuran tempe meskipun permintaan pasar tetap tinggi.
Selain kedelai, kenaikan harga plastik pembungkus juga menambah beban biaya produksi.
Meski begitu, Unriah tetap memilih untuk terus berproduksi demi memenuhi kebutuhan harian keluarga dan pelanggan setia.
Menurutnya, kenaikan harga bahan baku tidak serta merta bisa ditutup dengan menaikkan harga jual tempe secara signifikan.
Daya beli masyarakat juga menjadi pertimbangan utama.
Jihan Fahira menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi yang dihadapi para pengrajin tempe dan tahu di Parung Panjang.
Ia menilai tekanan biaya bahan baku telah menempatkan usaha mikro dalam posisi rentan.
“Saya sangat miris melihat kondisi pengrajin tempe di sini. Harga bahan baku yang mahal membuat mereka kesulitan bertahan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara lokal dan membutuhkan intervensi kebijakan nasional.
Sebagai tindak lanjut, Jihan berencana membawa isu ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro di sektor pangan.
“Saya akan suport dan koordinasikan dengan instansi terkait agar ada solusi nyata bagi para pengrajin,” ujarnya.
Selain kebijakan jangka pendek, Jihan juga mendorong pengembangan sistem produksi kedelai dalam negeri.
Menurutnya, kemandirian pangan harus menjadi prioritas nasional agar pelaku usaha tidak terus bergantung pada impor yang harganya fluktuatif.
Penguatan sektor pertanian kedelai lokal bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menstabilkan pasokan dan harga.
Dengan demikian, usaha mikro seperti pengrajin tempe dan tahu bisa berkelanjutan tanpa terus terancam oleh gejolak pasar global.
Kasus di Parung Panjang menjadi cermin dari tantangan yang dihadapi ribuan UMKM pangan di seluruh Indonesia.
Perlu kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan stabil.
Dukungan dalam bentuk subsidi tepat sasaran, akses bahan baku lokal, dan pelatihan manajemen usaha bisa menjadi langkah konkret ke depan.
Keberlangsungan pengrajin tempe bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga budaya dan ketahanan pangan nasional.
