Akankah Jumhur bisa menjaga komitmennya tanpa harus mengorbankan efektivitas kerja?
Atau justru akan terperosok ke dalam kompromi-kompromi yang secara perlahan mengikis esensi reformasi yang diidamkan?
Kunci keberhasilannya mungkin bukan hanya soal membuat kebijakan hijau, tapi juga bagaimana ia mempertahankan suara kritis di tengah sistem yang sering kali membutuhkan diam untuk kelangsungan.
Ia tidak hanya dituntut mampu bernegosiasi dengan investor dan pejabat daerah, tapi juga setia pada rakyat kecil yang dulu menjadi basis perjuangannya.
Dalam konteks 2026, ketika tekanan eksploitasi hutan, reklamasi pesisir, dan transisi energi masih jadi polemik, posisinya jelas tak bisa netral.
Langkah pertamanya di kementerian akan jadi sinyal kuat: apakah ini benar-benar era baru bagi lingkungan hidup Indonesia, atau sekadar pergantian wajah tanpa substansi.
