Eventbogor.com – Tokoh Perjuangan Kota Cimahi, Usman Rachman, kembali menyampaikan kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan jangka panjang dan kemandirian fiskal.

Ia menekankan pentingnya integrasi antar kebijakan dalam mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi 2045.

Menurutnya, RPJPD tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan sektoral yang terkoordinasi dengan baik.

Usman Rachman mengingatkan bahwa arah pembangunan harus selaras dengan kondisi geografis dan keterbatasan wilayah yang dimiliki Cimahi sebagai kota kecil di tengah Kabupaten Bandung.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah persoalan pengelolaan sampah, yang hingga kini belum dikelola secara optimal akibat minimnya ruang dan infrastruktur pendukung.

Keterbatasan lahan menjadi penghambat utama dalam pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA) maupun fasilitas daur ulang yang berkelanjutan.

Selain itu, ia menyoroti ambisi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi pada tahun 2045 yang dinilai ambisius jika tidak diiringi percepatan kemandirian fiskal.

Pemerintah daerah diminta untuk mempercepat diversifikasi sumber pendapatan dan memperkuat sektor ekonomi lokal.

Menurut Usman, tanpa langkah strategis sejak dini, target PAD tersebut hanya akan menjadi angka dalam dokumen perencanaan.

Pemerintah Kota Cimahi perlu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna mendukung keberlanjutan pembangunan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi berbagai hambatan struktural yang ada.

BACA JUGA :  Bencana Longsor dan Banjir Terjang Leuwiliang Bogor, Warga Diminta Waspada Cuaca Ekstrem

Usman Rachman menegaskan bahwa peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi pembangunan harus terus ditingkatkan.

Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih responsif terhadap masukan dari tokoh masyarakat dan pakar lokal.

Sementara itu, di wilayah lain Jawa Barat, sejumlah isu juga mencuat seperti temuan 174 kasus suspek Flu Singapura di Bandung Barat dan rotasi 32 pejabat di Pemkab Bogor oleh Bupati Rudy Susmanto.

Namun, persoalan tata kelola dan perencanaan jangka panjang seperti yang diangkat oleh Usman tetap menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari elite politik dan birokrasi.

Di tingkat provinsi, wacana pembentukan Pansus SPMB oleh DPRD Jabar menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan publik yang berdampak luas.

Sementara itu, Program Sekolah Manusia Unggul (Maung) juga menuai sorotan dari Komisi V DPRD Jabar terkait implementasi yang dinilai masih bermasalah.

Komisi V mencatat bahwa gagasan program tersebut baik, namun eksekusi di lapangan belum merata dan menimbulkan ketimpangan akses.

Dalam konteks keamanan, Polda Jabar terus memburu terduga pelaku kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang korban berinisial YTT.

Peristiwa tersebut menjadi cerminan pentingnya penegakan hukum yang cepat dan transparan.

Di bidang olahraga, Tim Voli Polres Tasikmalaya meraih kemenangan perdana dalam Kapolda Jabar Cup 2026 dengan skor 3-0.

Meski sempat tertinggal di awal pertandingan, tim mampu bangkit dan mendominasi set berikutnya.

BACA JUGA :  Negara yang Sukses Ubah Sampah Jadi Listrik: Inspirasi Buat Dunia

Sementara itu, insiden WNA yang masuk Tol Pasteur dengan sepeda motor menjadi sorotan publik dan memicu respons dari Jasa Marga.

Pihak Jasa Marga menegaskan bahwa penggunaan jalan tol oleh sepeda motor dilarang keras sesuai peraturan yang berlaku.

Mereka juga mengimbau agar petugas pengamanan jalan tol meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan masuk kendaraan tidak diperbolehkan.

Peristiwa ini mengingatkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di ruang publik.

Secara keseluruhan, berbagai isu di Jawa Barat menunjukkan kompleksitas tantangan pemerintahan daerah, baik di tingkat kota maupun kabupaten.

Perencanaan strategis, tata kelola yang baik, dan respons cepat terhadap isu publik menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagaimana dikatakan oleh Usman Rachman, pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal tata kelola dan partisipasi publik.

Kota Cimahi, dengan segala keterbatasannya, bisa menjadi contoh bagaimana perencanaan jangka panjang harus dikelola secara cerdas dan kolaboratif.