Eventbogor.com – Momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi refleksi mendalam bagi Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, yang akrab dipanggil Jaro Ade.
Ia menilai peringatan tersebut bukan sekadar tradisi seremonial tahunan, melainkan pengingat kuat akan semangat persatuan dan perjuangan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.
Dalam konteks saat ini, Jaro Ade menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan nasional.
Menurutnya, Pancasila harus lebih dari sekadar hafalan atau retorika pidato resmi, melainkan menjadi pedoman hidup dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa politik sejatinya adalah bentuk pengabdian, bukan arena perebutan kekuasaan yang justru menjauhkan pemimpin dari rakyat kecil.
Ketika arah ideologi kebangsaan terabaikan, kata Jaro Ade, kesenjangan antara pemimpin dan rakyat akan semakin lebar.
Oleh karena itu, setiap proses pembangunan dan kebijakan publik harus tetap berpijak pada prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan gotong royong.
Nilai-nilai ini, menurutnya, menjadi inti dari nasionalisme yang sejati dan inklusif.
Jaro Ade khususnya menyoroti sila keempat Pancasila, yang menekankan musyawarah dalam mencapai mufakat, sebagai landasan kepemimpinan yang responsif dan empatik.
Seorang pemimpin, katanya, tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral untuk memahami realitas kehidupan masyarakat.
Dari tingkat Presiden hingga RT, seluruh jenjang pemerintahan harus memiliki orientasi yang sama: menjadi pelayan rakyat.
Tidak boleh ada dikotomi antara kekuasaan dan pelayanan, karena kekuasaan yang tidak diimbangi hikmat kebijaksanaan akan kehilangan empati.
Setiap kebijakan harus lahir dari proses musyawarah, nurani, dan keberpihakan terhadap kepentingan luas, bukan kelompok atau kepentingan pribadi.
Jaro Ade juga mengangkat filosofi Padjajaran sebagai representasi kepemimpinan yang terintegrasi dari atas hingga bawah.
Struktur pemerintahan, menurutnya, bukan hanya rantai birokrasi, melainkan kesatuan nilai yang harus bergerak serempak demi kesejahteraan bersama.
Ia menekankan bahwa politik harus punya rasa, mampu mendengar keluhan petani, buruh, pedagang, dan seluruh lapisan masyarakat yang bergantung pada negara.
Melalui Hari Kebangkitan Nasional, Jaro Ade mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun kesadaran politik kebangsaan yang berakar pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya atau Sospolekbud.
Gerakan ini, ujarnya, penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya lahir dari data, tetapi juga dari kebutuhan nyata rakyat.
Bagi Jaro Ade, kebangkitan nasional bukanlah kenangan sejarah, melainkan panggilan aksi di era kini.
Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa, Indonesia dapat melanjutkan perjalanan pembangunan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
Pesan ini menjadi relevan di tahun 2026, saat masyarakat terus menghadapi dinamika sosial dan politik yang kompleks.
Kepemimpinan berbasis Pancasila, menurut Jaro Ade, adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat fondasi kebangsaan di tengah tantangan zaman.
