Eventbogor.com – Program Makanan Bergizi Gratis di Nanggung, Kabupaten Bogor, yang seharusnya menjadi solusi bagi kelompok rentan justru menuai kritik tajam dari penerima manfaat.
Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi ibu menyusui dan anak-anak, namun kenyataannya jauh dari harapan.
Kualitas makanan yang diterima dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan, bahkan berpotensi membahayakan kesehatan.
Kasus ini menjadi sorotan setelah seorang penerima manfaat melaporkan adanya ulat dalam paket makanan yang diterima dari dapur SPPG Parakanmuncang 2.
Temuan tersebut langsung membuat keluarga penerima membuang makanan karena dianggap tidak layak konsumsi.
Kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi, menurut pengakuan narasumber berinisial Atek yang mewakili ponakannya sebagai penerima manfaat di Posyandu Cempaka 01.
Program Makanan Bergizi Gratis seharusnya menjadi jaminan kesehatan bagi ibu menyusui dan anak-anak di wilayah terdampak kemiskinan.
Namun kini justru menimbulkan kekhawatiran akibat buruknya pengelolaan dan kualitas menu yang diberikan.
Atek menyampaikan bahwa dapur SPPG Parakanmuncang 2, yang berlokasi dekat bengkel Lina Motor, kerap mengirimkan makanan dengan kondisi tidak layak.
Selain ditemukannya ulat, penerima juga sering mendapatkan buah dalam keadaan busuk dan bahan pangan seperti ubi atau talas yang tidak segar.
Menu tersebut tidak hanya tidak sehat, tetapi juga tidak disukai oleh anak-anak penerima manfaat.
Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan gizi dan preferensi makanan kelompok sasaran.
Saya langsung buang makanannya karena jelas berbahaya dan tidak mungkin dimakan, ujar Atek pada Senin, 13 April 2026.
Ia menekankan bahwa keluhan terhadap kualitas makanan dari dapur ini sudah sering disampaikan, tetapi tidak pernah mendapat respons serius.
Kami sudah melapor, tapi tidak ada respon, tidak ada konfirmasi atau penjelasan lanjutan, tambahnya.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak karena program yang diinisiasi untuk membantu justru berpotensi merugikan kesehatan penerima.
Program Makanan Bergizi Gratis harusnya dikawal ketat dari sisi pengadaan, pengolahan, hingga distribusi.
Kejadian seperti ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan sistem evaluasi yang berjalan.
Atek menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dapur penyedia makanan tersebut.
Ia bahkan mendesak pihak berwenang untuk menghentikan sementara operasional dapur hingga perbaikan dilakukan.
Kalau perlu ditutup dulu untuk evaluasi, tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jika tidak ada perbaikan signifikan, lebih baik operasional dapur dihentikan secara permanen.
Kalau tidak ada perubahan, lebih baik ditutup permanen agar tidak membahayakan masyarakat, ujarnya.
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi Pemkab Bogor dalam mengelola program bantuan sosial yang menyentuh langsung keseharian masyarakat rentan.
Kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama, terutama saat menyasar ibu menyusui dan anak-anak.
Program Makanan Bergizi Gratis tidak boleh hanya sekadar memenuhi kuota distribusi, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat nyata.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program perlu ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa bantuan yang diterima aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan.
Kejadian di Nanggung seharusnya menjadi momentum evaluasi besar terhadap seluruh rantai pasok program bantuan pangan di Kabupaten Bogor.
Integritas penyelenggara dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat harus terus dijaga demi tercapainya tujuan sosial yang adil dan bermartabat.
