Eventbogor.com – Kepadatan lalu lintas di sejumlah titik rawan di wilayah Leuwiliang terus menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan secara tuntas.
Integrasi [Masukkan Keyword Utama] dalam penanganan kemacetan menjadi krusial, mengingat kondisi arus kendaraan di lokasi seperti pertigaan Cibatok, pertigaan Cemplang, dan kawasan Pasar Leuwiliang kerap mengalami kemacetan panjang, terutama saat jam sibuk pagi dan sore hari.
Pengamatan langsung pada Jumat, 28 Maret 2026, menunjukkan bahwa arus lalu lintas di titik-titik tersebut sering kali tersendat akibat minimnya pengaturan oleh petugas.
Faktor utama yang disorot masyarakat adalah ketidakhadiran petugas Dishub secara konsisten di lokasi rawan kemacetan.
Warga merasa frustasi karena harus menghabiskan waktu lebih lama dalam perjalanan akibat antrean panjang yang tidak kunjung terurai.
Banyak pengguna jalan mengeluhkan kurangnya langkah konkret dari instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara sistematis.
Keberadaan petugas lapangan dari UPT Dishub Leuwiliang juga menjadi sorotan tajam dari masyarakat.
Mereka dinilai lebih sering berada di lokasi yang diduga terkait dengan penarikan retribusi tidak resmi, ketimbang melakukan pengaturan lalu lintas secara aktif.
Hal ini memperkuat dugaan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di lapangan.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa kondisi ini telah berlangsung lama tanpa ada perbaikan yang signifikan.
“Setiap hari macet, tapi petugas jarang terlihat mengatur. Kalau pun ada, tidak maksimal,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan luas dari masyarakat yang merasa terbengkalai dalam hal pelayanan lalu lintas.
Masyarakat kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja petugas Dishub di lapangan.
Mereka menuntut peningkatan pengawasan agar fungsi utama pengaturan lalu lintas dapat berjalan optimal dan adil.
Transparansi dalam penugasan dan distribusi personel juga dinilai penting untuk mencegah penyimpangan tugas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perhubungan atau pihak terkait lainnya mengenai langkah penanganan yang akan diambil.
Warga berharap pemerintah daerah segera merespons dengan kebijakan yang nyata, bukan hanya rencana jangka pendek.
Solusi berkelanjutan seperti pemasangan lampu lalu lintas otomatis, penambahan personel, atau penerapan sistem pemantauan digital menjadi usulan yang layak dipertimbangkan.
Perbaikan di sektor transportasi publik juga bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi beban jalan raya.
Kondisi lalu lintas yang tertib dan lancar bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien di tahun 2026 dan seterusnya.
