EventBogor.com – Kabar tak sedap kembali menerpa Kabupaten Bogor. Program bantuan beras untuk masyarakat miskin yang seharusnya meringankan beban, justru ternoda oleh praktik pungutan liar (pungli). Aktivis sosial, Nurdin Ruhendi, mengungkap adanya oknum tak bertanggung jawab yang tega memeras Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Modus Operandi yang Merugikan
Bayangkan, Anda adalah salah satu warga yang berhak menerima bantuan beras. Senyum merekah membayangkan sedikit keringanan beban hidup. Namun, bukannya gratis, Anda malah dipaksa membayar sejumlah uang. Alasannya beragam: ongkos transportasi, biaya administrasi, bahkan alasan yang mengada-ada. Miris, bukan?
Praktik ini, menurut keterangan warga, dilakukan secara tersembunyi. Oknum-oknum tersebut memanfaatkan momen pendistribusian beras untuk ‘mengetuk’ dompet warga. Seolah-olah, bantuan yang sejatinya hak mereka, harus ditebus dengan sejumlah uang.
Kenapa Ini Penting Sekarang?
Di tengah himpitan ekonomi, bantuan sosial adalah oase harapan. Pungli, ibarat duri dalam daging, menggerogoti harapan itu. Kasus ini bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kepercayaan. Kepercayaan warga pada pemerintah, kepercayaan pada sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Apa Artinya Bagi Kantong Anda?
Bagi penerima manfaat, pungli berarti dua hal: beban bertambah dan rasa takut. Beban karena harus mengeluarkan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Rasa takut karena khawatir bantuan selanjutnya terancam jika berani melawan. Ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidakadilan.
Konteks yang Perlu Dipahami
Bantuan beras adalah program pemerintah pusat yang bertujuan meringankan beban masyarakat miskin. Namun, jika penyalurannya tidak diawasi dengan ketat, celah korupsi akan selalu terbuka. Kasus di Bogor ini bukan yang pertama, dan bukan pula yang terakhir jika tidak ada tindakan tegas.
Dampak Praktis dan Solusi yang Mungkin
Aktivis sosial, Nurdin Ruhendi, menyerukan tindakan tegas dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Ia meminta dibentuknya tim investigasi untuk mengusut tuntas praktik pungli ini. Kementerian Sosial (Kemensos) juga didesak untuk melakukan evaluasi terhadap pihak penyalur. Tujuannya jelas: memberikan efek jera dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak.
Transparansi adalah kunci. Penyaluran beras harus dilakukan secara terbuka, dengan pengawasan ketat dari aparat pemerintah dan pihak berwenang. Warga juga perlu dilindungi agar tidak takut melaporkan praktik pungli. Ingat, suara Anda sangat berarti.
Analoginya: Membangun Rumah di Atas Pasir
Pungli dalam penyaluran bansos ibarat membangun rumah di atas pasir. Sekilas terlihat kokoh, namun rapuh dan mudah runtuh diterpa angin. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama program bantuan sosial. Jika fondasi itu retak, maka runtuhlah harapan.
Akhir Kata
Kasus pungli beras di Bogor adalah pengingat bahwa keadilan sosial harus terus diperjuangkan. Jangan biarkan segelintir oknum merusak harapan jutaan rakyat miskin. Mari kita kawal bersama agar bantuan sampai ke tangan yang tepat, tanpa ada embel-embel pungli yang merugikan.
