Eventbogor.com – Konflik agraria di Kecamatan Cigombong dan Cijeruk kembali menjadi sorotan publik menyusul tuntutan masyarakat terhadap penghentian penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikuasai PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS).

Eventbogor.com – Dalam konteks penyelesaian sengketa lahan ini, [Masukkan Keyword Utama] menjadi fokus utama perhatian, terutama terkait perlindungan hak-hak petani penggarap dan masyarakat adat yang telah lama menempati kawasan tersebut.

Eventbogor.com – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab dipanggil Jaro Ade, angkat suara menanggapi tudingan melakukan intimidasi terhadap para kepala desa dalam proses penyelesaian konflik agraria.

Eventbogor.com – Ia menegaskan bahwa komunikasi yang dilakukannya dengan jajaran pemerintahan desa, camat, dan dinas terkait tidak bermaksud menekan atau mengintervensi.

Eventbogor.com – Menurut Jaro Ade, tujuan utama adalah memastikan kepentingan masyarakat tetap terjaga selama proses penyelesaian sengketa lahan berlangsung.

Eventbogor.com – Tidak ada upaya untuk mengarahkan kebijakan demi kepentingan perusahaan, melainkan memperkuat koordinasi agar masyarakat tidak dirugikan.

Eventbogor.com – “Saya tidak pernah melakukan intervensi maupun intimidasi,” tegas Jaro Ade pada Senin (8/6/2026).

Eventbogor.com – Ia menekankan bahwa yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap masyarakat yang telah lama menempati lahan secara turun-temurun.

Eventbogor.com – Bagi Jaro Ade, persoalan ini bukan sekadar soal legalitas dokumen pertanahan.

Eventbogor.com – Di baliknya, terdapat nasib ribuan warga yang bergantung pada lahan tersebut untuk tempat tinggal dan mata pencaharian.

BACA JUGA :  Polemik Tambang Bogor Barat: Pemkab Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum dan Reklamasi Lingkungan

Eventbogor.com – Keresahan masyarakat bukan hal baru, melainkan telah disampaikan secara konsisten dalam forum-forum resmi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Eventbogor.com – Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan kepastian hukum atas lahan telah menjadi agenda publik yang mendesak.

Eventbogor.com – Pemerintah daerah, kata Jaro Ade, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan masyarakat tidak menjadi korban dalam proses penyelesaian konflik agraria.

Eventbogor.com – Ia menyoroti adanya perbedaan signifikan antara masyarakat lokal yang menggarap lahan secara subsisten dengan pihak-pihak yang menguasai lahan dalam skala besar untuk investasi.

Eventbogor.com – Oleh karena itu, penyelesaian harus dilakukan secara proporsional dan adil.

Eventbogor.com – Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan.

Eventbogor.com – Dalam sejumlah pertemuan antara Pemkab Bogor dan PT BSS, telah muncul komitmen untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal secara turun-temurun.

Eventbogor.com – Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengecualikan kawasan permukiman warga dari area yang diklaim perusahaan.

Eventbogor.com – Di Desa Tugujaya, sekitar 150 kepala keluarga berpotensi mendapatkan kepastian hukum atas lahan tempat tinggal mereka.

Eventbogor.com – Langkah ini diharapkan menjadi terobosan konkret dalam menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan.

Eventbogor.com – Jaro Ade menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus berpihak pada rakyat kecil tanpa mengabaikan aspek hukum dan kepastian investasi.

BACA JUGA :  Vivo Mall Bogor Bakal Disulap Jadi Kantor Dinas Sementara: Layanan Publik Makin Dekat, UMKM Ikut Naik Kelas

Eventbogor.com – Ia berharap semua pihak dapat menjaga komunikasi yang terbuka dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Eventbogor.com – Penyelesaian konflik agraria di Bogor harus menjadi contoh penanganan sengketa lahan yang humanis dan berkelanjutan.