Eventbogor.com – Lapangan Tegar Beriman di Cibinong, Kabupaten Bogor, menjadi pusat aksi damai ribuan warga dari Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang yang menuntut kepastian nasib pasca penutupan aktivitas tambang selama tujuh bulan terakhir.
Penutupan tambang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berdampak langsung pada perekonomian masyarakat Bogor Barat, yang selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan.
Bagi banyak keluarga, tambang bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga penopang kehidupan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan pokok rumah tangga.
Warga dari tiga wilayah tersebut berkumpul di bawah terik matahari untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang (AMCRP), yang menjadi wadah penyampaian tuntutan.
Dampak ekonomi penutupan tambang terasa hingga ke lapisan paling bawah, mulai dari sopir truk yang kehilangan pekerjaan harian, buruh tambang yang menganggur, hingga pelaku usaha mikro seperti pemilik warung yang terpaksa gulung tikar.
“Sudah tujuh bulan rakyat menunggu kepastian. Pemerintah harus hadir, bukan abai. Ini soal isi perut dan keberlangsungan hidup,” tegas Dani Murdani, pemuda asal Batuajar, Cigudeg, yang menjadi juru bicara AMCRP.
Warga menilai bahwa ketiadaan aktivitas tambang tidak hanya menghentikan aliran ekonomi, tetapi juga memicu persoalan sosial yang semakin kompleks di wilayah mereka.
Angka pengangguran meningkat drastis, dan sebagian warga terpaksa mencari alternatif penghasilan dengan menambang secara liar di area hutan pinggiran, meskipun berisiko terhadap keselamatan dan lingkungan.
Kasus pencurian kendaraan juga dilaporkan meningkat, yang menurut warga menjadi indikasi naiknya kriminalitas akibat tekanan ekonomi yang semakin berat.
AMCRP menyampaikan sejumlah tuntutan konkret kepada pemerintah, di antaranya kepastian hukum terkait hasil audit tambang, percepatan pembangunan jalan khusus tambang, serta transparansi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Warga meminta agar pemerintah tidak hanya merespons secara politis, tetapi juga memberikan solusi nyata yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, hadir langsung menemui massa aksi dan menyampaikan komitmennya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar aktivitas tambang dapat kembali beroperasi secara legal dan terkendali.
Namun, upaya ini berada dalam dilema, karena keputusan pembukaan kembali tambang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten dan sepenuhnya menjadi ranah provinsi.
Di sisi lain, bantuan sosial yang sempat dijanjikan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terdampak belum sepenuhnya terealisasi.
Hal ini memperkeruh situasi dan menimbulkan kekecewaan di kalangan warga yang merasa ditinggalkan di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Sementara itu, isu lingkungan tetap menjadi perhatian serius dari kelompok aktivis lingkungan yang mendukung penutupan tambang.
Mereka berpendapat bahwa penghentian operasional tambang merupakan langkah penting untuk melindungi ekosistem hutan, mencegah erosi, dan menjaga kesehatan masyarakat sekitar dari dampak polusi.
Menurut para aktivis, pembukaan kembali tambang tanpa pengawasan ketat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.
Konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depan.
Solusi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan secara berkepanjangan.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu respons konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait nasib mereka pasca penutupan tambang.
Warga berharap agar dialog yang terbuka dan inklusif dapat segera dilakukan untuk menemukan jalan tengah yang adil dan berkelanjutan.
Kepastian hidup bagi ribuan keluarga di Bogor Barat tidak bisa ditunda lebih lama lagi.
